Layanan Anggota

 1. Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha

 

Persyaratan Umum

A. Data Administrasi & Legalitas Perusahaan

1.   Izin persetujuan investasi PMA/PMDN termasuk perubahannya (jika ada) yang terkait dengan;

a).  Perubahan status penanaman modal

b).  Perubahan nama perusahaan

c).  Perubahan bidang usaha

d).  Perubahahan tempat/kedudukan perusahaan

e).  Perubahan modal dan kepemilikan saham

f).   Perubahan susunan pengurus (direksi & komisaris)

2.   Akta pendirian badan usaha (PT/CV/Fa/Koperasi) termasuk akta perubahan yang terakhir (jika ada) yang terkait dengan;

a)   Perubahan status penanaman modal untuk PMA/PMDN

b)   Perubahan nama perusahaan

c)   Perubahan bidang usaha

d)   Perubahahan tempat/kedudukan perusahaan

e)   Perubahan modal dan kepemilikan saham untuk Perseroan Terbatas

f)    Perubahan susunan pengurus (direksi & komisaris)

3.  SK Menteri Hukum dan HAM RI untuk PT

4.  Surat keterangan domisili perusahaan (yang masih berlaku)

5.  NPWP-Nomor pokok wajib pajak

6.  TDP-Tanda daftar perusahaan

7.  Bukti keanggotaan asosiasi perusahaan jasa konstruksi;

a)  KTA-Kartu tanda anggota asosiasi, atau
b)  Bukti pembayaran/iuran keanggotaan (untuk pemohon baru)

8. Daftar peralatan kantor
9. Daftar peralatan proyek

B. Data Pengurus dan Pemegang Saham Perusahaan

11. Daftar susunan pengurus perusahaan
12. Identitas/tanda pengenal pengurus perusahaan;
a)   KTP-para pengurus (Direksi dan Komisaris) untuk warga negara Indonesia
b)   IKTA/Pasport jika warga negara asing
13. Pas-photo Direktur utama/pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4 warna
14. Daftar susunan pemegang saham perusahaan (untuk PT)
15. Identitas/tanda pengenal pemegang saham perusahaan (untuk PT);
a).  KTP para pemengang saham untuk warga negara Indonesia
b).  IKTA/Pasport untuk warga negara asing
c).  NPWP jika pemegang saham adalah badan usaha/perusahaan

C. Data Tenaga Teknik dan Tenaga Ahli Perusahaan

16. Untuk tenaga teknik/ahli yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) harus melampirkan;
a).  SKA-Sertifikat Keahlian / SKT-Sertifikat Keterampilan sesuai ketentuan Kualifikasi badan usaha
b).  KTP tenaga ahli
c).  Ijazah tenaga ahli
d).  Sertifikat Kursus/Keterampilan yang dimiliki
e).  CV/Riwayat hidup
17. Daftar tenaga teknik/tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan

D. Data Keuangan dan Pajak
18. Neraca dan laporan keuangan rugi/laba tahun terakhir
19. Laporan pajak SPT-PPh badan usaha 1 tahun terakhir
20. Laporan keuangan lengkap tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik

E. Data Pengalaman Kerja/Proyek

21. Lampirkan Daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan perusahaan
22. Lampirkan bukti fotokopi kontrak/SPK berikut berita acara serah terima pekerjaan
   

Persyaratan Utama

1. Memiliki tenaga bersertifikat keahlian atau bersertifikat keterampilan sbb :

a). Untuk perusahaan Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) dengan  kualifikasi Gred 4, Gred 3 & Gred 2 harus memiliki tenaga ahli  bersertifikat keahlian (SKA)
b). Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 7, Gred 6 dan Gred 5 harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA)
c). Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 4, Gred 3 dan Gred 2 minimal harus memiliki tenaga ahli bersertfikat keterampilan (SKT)

2. Bagi perusahaan anggota asosiasi harus melampirkan bukti kartu tanda anggota (KTA) asosiasi perusahaan jasa konstruksi

3. Memiliki sertifikat ISO 9001:2000 untuk badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 7

4. Memiliki laporan keuangan dari akuntan publik dengan nilai kekayaan bersih diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) untuk badan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 7.

Informasi tentang Kualifikasi dan Klasifikasi Bidang Usaha serta Persyaratan Badan Usaha, dapat anda lihat pada LINK di bawah ini  :

Informasi Sertifikasi Badan Usaha 

2. UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, terdapat perubahan pada mekanisme sertifikasi dimana proses assesment atau penilaian terhadap kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga kerja dilakukan oleh suatu unit sertifikasi. Lebih lanjut, ketentuan mengenai unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 

Unit sertifikasi dibentuk langsung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Lembaga), dan secara struktural unit sertifikasi bertanggung jawab kepada Lembaga. Di tingkat nasional, unit sertifikasi terdiri dari :

Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang bertugas melaksanakan assessment kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar dan pengukuran/penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing;

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang bertugas melaksanakan penilaian kompetensi tenaga ahli utama dan penyetaraan klasifikasi/kualifikasi tenaga asing.

Di tingkat provinsi, Unit sertifikasi terdiri dari :

 · Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang dibentuk oleh Lembaga Tingkat Provinsi dan bertugas melaksanakan assessment kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah dan kecil;

· Unit Sertifikasi Tenaga Kerja TIngkat Provinsi yang dibentuk oleh Lembaga Tingkat Provinsi dan bertugas melaksanakan penilaian kompetensi tenaga ahli madya dan muda, serta tenaga terampil

· Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat Jasa Konstruksi yang dapat melaksanakan penilaian kompetensi  tenaga ahli madya dan muda, serta tenaga terampil dalam 1 wilayah provinsi 

Secara umum, proses sertifikasi sesuai PP 4/2010 dan Permen Pekerjaan Umum Nomor 10/2010 dapat dilihat pada gambar berikut.